HarianBisnis.id-Pemerintah dan pelbagai pihak terus berupaya memudahkan pengurusan pertanahan di tanah air. Termasuk dalam hal ini percepatan pelayanan pertanahan berbasis digital.
Guna penyelarasan kesepahaman tersebut PT Indonesia Digital Pos (IDP) selaku penerbit indopos.co.id dan indoposco.id melaksanakan Focus Group Discussion (FGD).
Bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas tema Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan”.
Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Digital Pos Sumber Rajasa Ginting mengatakan,”Dalam program kerja, ini didorong melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga perbaikan sistem layanan”, di Bekasi. (14/8/2024)
Lebih lanjut Sumber Rajasa mengatakan, “Program digitalisasi ini memangkas pertemuan langsung, sehingga menekan ruang tindak KKN. Namun sejumlah tantangan harus dihadapi pada program ini”.
“Harapannya, melalui diskusi ini ditemukan solusi baik pada masalah percepatan program digitalisasi pertanahan,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raden Bagus Agus Widjayanto menuturkan, pada prinsipnya Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh satuan kerja (satker).
Raden menyebut, dari 508 Satker kantor pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil), ada 104 Satker ditargetkan menyandang wilayah bersih korupsi (WBK). Dari target tersebut 81,73 persen atau 83 Satker sudah siap WBK.
“Ini masih akan berkembang karena memperbaiki atau membangun ZI pada masing-masing satker kita lakukan terus menerus berkelanjutan,” katanya.
“Yang belum WBK kita bangun untuk siap WBK, yang sudah WBK kita rawat dan tingkatkan, jangan sampai turun rendah dari standar WBK,” imbuhnya.
