CSIS: Empat Permasalahan Lingkungan yang Perlu Mendapatkan Perhatian Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024

HarianBisnis.id-CSIS melihat ada empat permasalahan isu lingkungan yang harus menjadi perhatian bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Pertama, kurangnya pemahaman
dari pengambil kebijakan terkait substansi isu lingkungan, iklim, dan ketahanan air. Kedua, kurangnya komitmen dan dukungan politik. Ketiga, kurangnya koordinasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya isu lingkungan.
Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, mengungkapkan hal tersebut dalam seminar publik
“Pandangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Isu Lingkungan dan Perubahan
Iklim di Pemilu 2024” pada Kamis, 2 November 2023.
“Kita menghadapi empat problem utama dalam mengatasi isu lingkungan ke depan, utamanya lack of
substance, lack of political support/direction, lack of policy coordination, dan lack of awareness. Ini penting
untuk jadi perhatian capres/cawapres 2024 karena selain dampaknya sudah kita rasakan, di tingkat global
sudah banyak inisiatif untuk melakukan mitigasi iklim. Hal ini menentukan posisi dan peran Indonesia di
tingkat internasional ke depannya.”
Seminar ini bertujuan untuk mendorong isu lingkungan dan ketahanan air menjadi salah satu prioritas
kebijakan pasangan capres/cawapres dan meningkatkan kesadaran lingkungan di tingkat masyarakat. Hal
ini mengingat dampak buruk dari perubahan iklim yang sudah kita rasakan di antaranya, kekeringan dan
kurangnya akses air bersih, kebakaran hutan, krisis pangan, tingginya inflasi, dan naiknya permukaan air
laut.
Yose Rizal Damuri menambahkan, untuk menyelesaikan masalah lingkungan ke depan perlu adanya
langkah kolaboratif ke depan terutama dari partai politik. Hal yang bisa dilakukan di antaranya
mempersiapkan arahan politik yang sistematis dan konsisten mengenai dekarbonisasi ekonomi,
mengelola koordinasi lintas pihak secara berkelanjutan dalam implementasi kebijakan dan target transisi
hijau, serta meningkatkan kesadaran pentingnya melakukan aksi lingkungan dan mitigasi iklim melalui
pendidikan dasar dan strategi komunikasi yang baik.
“Studi CSIS pada tahun 2019 menemukan bahwa hanya 1 dari 16 partai politik di Indonesia yang
menjadikan isu lingkungan sebagai isu prioritas kampanye. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi karena
isu lingkungan belum bisa memberikan political incentive yang besar bagi partai politik dalam Pemilu.”
Seminar publik dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu
2024, yakni Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak (Juru Bicara Prabowo Subianto), Dr. Guswandi (Tim Kampanye
Ganjar Pranowo – Mahfud MD), Dr. Surya Tjandra (Juru Bicara Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar), serta Prof. Heru Hendrayana sebagai Guru Besar Hidrogeologi Universitas Gadjah Mada (UGM), dan
Mochammad Afifuddin sebagai Anggota KPU RI.
Prof. Heru Hendrayana, Guru Besar Hidrogeologi Universitas Gadjah Mada, mengatakan, “Saya rasa isu
lingkungan hidup dan ketahanan air perlu menjadi salah satu topik debat pasangan calon presiden-dan
wakil presiden yang akan diselenggarakan KPU mendatang. Karena lingkungan hidup dan ketahanan air
ini adalah salah satu indikator penting untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Setiap
kepemimpinan, harus memprioritaskan isu-isu ini dalam kebijakan-kebijakan. Dampak yang
ditimbulkannya apabila ditangani dengan serius, akan berdampak langsung pada ekonomi, sosial, dan
kesehatan masyarakat.”
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Prabowo Subianto, mengatakan,
“Dalam delapan visi Asta Cita pasangan Prabowo-Gibran, selalu mendorong kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, dan air. Sikap politik ini yang terus digaungkan pasangan Prabowo-Gibran.
Selaku Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto selalu mendorong kebijakan swasembada pangan dan
swasembada air, dengan menugaskan secara spesifik Universitas Pertahanan untuk menemukan ratusan
titik-titik air terutama di daerah-daerah yang mengalami kelangkaan air di Indonesia.”
Selain itu, dengan perubahan iklim yang memengaruhi lingkungan memberikan dampak kerugian dapat
mencapai Rp1,06 triliun, dan total biaya mitigasi iklim bisa mencapai Rp4 triliun per tahun. Kerugian
Indonesia dapat mencapai setinggi 19% penurunan (PDB) ketika temperatur rata-rata di bumi mengalami
kenaikan hingga 4 Celcius.
Dr. Guswandi, Tim Kampanye Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD, mengatakan, “Peraturan yang
sederhana dan efisien juga dapat membantu melindungi lingkungan. Dengan peraturan yang jelas dan
mudah dimengerti, petani, nelayan, dan industri dapat lebih baik memahami bagaimana mereka dapat
menjaga dan melestarikan lingkungan. Ini membantu mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat
merusak ekosistem sehingga berdampak negatif pada kehidupan laut dan sumber daya alam.”
Sependapat dengan hal tersebut, Dr. Surya Tjandra, Juru Bicara Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin
Iskandar, menyampaikan, “Harus ada penentu kebijakan yang menganggap isu perubahan iklim dan
ketahanan air ini penting. Tantangan terberat dalam menghadapi permasalahan ini adalah mengubah
paradigma pembuat kebijakan, agar bisa mengakomodasi kebijakan ke dalam tataran teknis. Dengan kata
lain, apabila kita bisa membuat Badan Otorita untuk urusan Ekonomi dan Bisnis, kenapa tidak ada Badan
Otoritas Khusus untuk masalah lingkungan. Padahal, dampak perubahan iklim dan kedaulatan air kita
turut menurunkan produksi beras dari 66 juta ton di 2010 menjadi 55 juta ton di 2020. Ke depannya, kita
perlu langkah kongkrit untuk penanganan isu perubahan iklim karena terkait dengan ketahanan air dan
pangan kita.”
Mochammad Afifuddin, Anggota KPU RI, mengatakan, “Selain dampak ekonomi, dampak kesehatan cukup
dirasakan oleh masyarakat. Krisis iklim dan air bersih telah memperparah situasi di masyarakat. Dalam
kaitannya dengan Pemilu 2024, isu perlindungan lingkungan hidup ini akan kami prioritaskan dalam debat
Pasangan Calon Presiden 2024. Bagi teman-teman yang memiliki keprihatinan terhadap isu ini, bisa
memberikan masukan lebih lanjut ke KPU nantinya.” tutup Afifuddin.