HarianBisnis.id– PT WIKA Industri Manufaktur [WIMA] turut
mendukung dan merealisasikan program Pemerintah Provinsi Aceh dalam
mengurangi emisi karbon dan program Aceh Hijau. Hal ini ditandai dengan
penyerahan motor listrik GESITS untuk kebutuhan operasional petugas
pengumpul data perindustrian dan survei kebutuhan pokok di Aceh.
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah
kepada perwakilan 23 Kabupaten/Kota di Anjong Mon Mata, Pendopo
Gubernur, Banda Aceh, Jum’at (27/5)
Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan
melakukan pembelian sepeda motor listrik GESITS sebanyak 37 unit melalui
e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
yang akan diperuntukkan bagi petugas pengumpul data bidang perdagangan
dan perindustrian di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, latar belakang pemilihan
kendaraan listrik GESITS ini yaitu untuk menghemat biaya dan mempermudah
kinerja, juga sebagai bentuk apresiasi kepada karya anak bangsa. Selain itu,
penggunaan sepeda motor ini juga disebut sebagai bentuk pengenalan
kepada masyarakat Aceh tentang kendaraan hemat energi dan bersih
lingkungan. “Dengan demikian nantinya kita siap berpartisipasi mendukung
operasional seluruh kendaraan bertenaga listrik di Indonesia pada tahun
2050,” ujar Nova Iriansyah.
Direktur Utama PT WIKA Industri Manufaktur [WIMA], M. Samyarto
mengatakan penggunaan GESITS sebagai kendaraan operasional pemerintah
daerah ini menjadi wujud nyata bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan
WIMA, dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional dan mendorong
akselerasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia.
“Aceh merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda
motor listrik GESITS sebagai kendaraan operasional di lingkungan
Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan kita bersama,
dengan sinergi bersama menjadikan Aceh sebagai role model bagi Provinsi
lainnya di Indonesia dalam mendukung ketahanan energi nasional, dengan
mulai menggunakan kendaraan ramah lingkungan.” jelas Samyarto. Lebih lanjut, Samyarto berharap hadirnya GESITS di Provinsi Aceh dapat
mendorong dan meningkatkan semangat dan kesadaran masyarakat Aceh
dalam memanfaatkan energi hijau yang ramah lingkungan.
Miliki TKDN 46,73%, GESITS bisa dipesan melalui e-katalog LKPP
Lahir sebagai kreativitas putra-putri terbaik bangsa, GESITS sebagai
kendaraan listrik berbasis baterai, tentunya bisa menjadi salah satu solusi
guna mendukung program pemerintah dalam mengurangi penggunaan dan
ketergantungan terhadap energi fosil. Pembakaran bahan bakar fosil
mengemisikan polutan ke udara dan menyebabkan polusi udara.
Sepeda motor disebut sebagai penyebab utama dari buruknya polusi, karena
melihat populasi kendaraan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) kualitas rendah
banyak beredar. Setiap kendaraan bermesin bakar, pasti mengeluarkan emisi
gas buang.
Dilihat dari hal itu, maka sepeda motor memiliki andil yang cukup besar dalam
menyumbang polusi. Jika kemudian kendaraan roda dua menggunakan
GESITS yang notabene tidak menghasilkan emisi gas buang, secara
akumulasi, maka otomatis hal itu dapat menekan polusi secara signifikan.
Mengombinasikan keamanan, performa dan efisiensi, motor ramah lingkungan
ini memiliki biaya operasional hingga 70% lebih efisien dari motor
konvensional.
Tidak hanya hemat dan ramah lingkungan, GESITS juga turut
memberdayakan pemasok lokal. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan
komponen yang di produksi di dalam negeri sebanyak 85% dari total 162
komponen yang dipasok oleh 24 perusahaan dan 5 diantaranya BUMN, dan
untuk Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) GESITS saat ini sebesar
46,73%, artinya GESITS sudah bisa disebut sebagai motor listrik nasional
karena nilai TKDN lebih dari 40%.
Pengadaan barang/ jasa yang memenuhi ketentuan nilai TKDN dapat
dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik
(epurchasing), dengan begitu GESITS dapat dipesan melalui e-Katalog
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Motor Listrik Gesits Jadi Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Aceh
